Beranda News KPU Surabaya menerima pengaduan tentang masuknya kepala Republik Tajikistan / RV terpilih...

KPU Surabaya menerima pengaduan tentang masuknya kepala Republik Tajikistan / RV terpilih ke dalam partai politik

Surabaya (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (KPK) menerima pengaduan dari sejumlah KPU pemilihan calon ketua RT/RT terkait adanya calon terpilih ketua RT/ RT, yang namanya masuk dalam daftar anggota partai politik.

“Mereka melaporkan keberadaan RT/RW terpilih yang namanya masuk dalam daftar anggota partai politik,” kata anggota PKC Kota Surabaya Soeprayitno saat rapat dengan sejumlah panitia pemilihan calon presiden RT/RW di kantor PKC Kota Surabaya , Jawa Timur. Kamis.

Nano, sapaan akrab Soeprayitno, menyebutkan cukup banyak warga yang namanya masuk dalam keanggotaan partai politik. Setelah nomor induk (NIK) mereka dimasukkan ke dalam aplikasi infopemilu.go.id dan helpdesk.kpu.go.id, maka akan diketahui nama mereka yang masuk dalam keanggotaan partai politik.

“Dari sini mereka mengisi aplikasi bahwa mereka bukan anggota partai politik, seperti penduduk lain yang namanya termasuk dalam keanggotaan partai politik, tetapi tidak ikut pemilu di Republik Tajikistan atau Republik Moldova,” ujar Koordinator Bidang Teknis Pelaksanaan KPU Kota Surabaya itu.

Setelah Warga mengisi tanggapan masyarakat, mengajak klarifikasi. Warga diminta mengisi aplikasi, berfoto dengan aplikasi, dan merekam video dengan nama mereka, menegaskan bahwa mereka bukan anggota partai politik mana pun.

Foto dan video tersebut kemudian diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Ini melengkapi tugas CPU yaitu pendampingan kepada warga negara yang namanya masuk dalam keanggotaan partai politik.

Terkait pencabutan nama dari keanggotaan partai politik, kata dia, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik, karena yang mendaftarkan warga negara sebagai anggota adalah partai politik itu sendiri.

“Ada parpol yang cepat bereaksi, ada parpol yang lama karena pengurus parpol mungkin perlu rapat untuk mempertimbangkan respon masyarakat,” katanya.

Menurut Nano, pihaknya diundang oleh Dinas Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya dalam rapat yang dikhususkan untuk pemilihan ketua RT, RV dan LPMK. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala bagian pemerintahan, Arief Budjarto, para camat, jaksa agung negara (JPN), dan ilmuwan dari Universitas Airlangga (Uniair), yang juga mantan anggota KPU Provinsi Jawa Timur Aribovo.

Dalam rapat tersebut diputuskan calon terpilih dari RT, RV dan LPMK tidak hanya membawa/menunjukkan bahwa mereka mengisi jawaban masyarakat bahwa mereka bukan anggota partai politik, tetapi juga dapat menunjukkan surat dari partai tersebut. bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik.

“Hal ini dibenarkan oleh pakar Unair Pak Aribovo. Adapun kemungkinan layanan tanggap publik dari KPU akan berakhir pada 7 Desember 2022, bersamaan dengan periode keempat. Adapun hasil rapat, RT, RV, dan panitia seleksi LPMK dapat menyerahkan kepada camat,” ujarnya.

Artikel sebelumyaWapres: Tidak perlu ada kemarahan dan kebencian terhadap KUHP
Artikel berikutnyaKaleidoskop – Memperluas Wilayah Papua Untuk Percepatan Pembangunan