Beranda News Kaleidoskop – Memperluas Wilayah Papua Untuk Percepatan Pembangunan

Kaleidoskop – Memperluas Wilayah Papua Untuk Percepatan Pembangunan

Menambahkan provinsi baru ke Papua untuk memudahkan pemeliharaan. Untuk itulah, daerah otonom baru dibangun.

Biak (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mempercepat keadilan dan kesejahteraan rakyat Papua dengan membagi Papua menjadi empat provinsi dan Papua Barat menjadi dua provinsi pada tahun 2022, antara lain.

Pembagian wilayah Papua menjadi enam provinsi sesuai dengan kondisi geografis Papua yang luasnya hampir 3,5 kali luas pulau Jawa. Papua yang dahulu bernama Irian Jaya berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG) di Timur.

Dengan dimulainya Reformasi pada Mei 1998, orang berusaha mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid (Gas Dur) mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua saat melakukan kunjungan kenegaraan ke kota Jayapura. Perubahan nama terjadi pada tanggal 1 Januari 2000.

Pembangunan Papua mendapat angin segar pada tahun 2001 dengan diperolehnya status Otonomi Khusus (Otsus) oleh Presiden. Megawati Sukarnoputri UU No 21 Tahun 2001

Hasil perjalanan panjang 20 tahun provinsi Papua menuju status otonomi khusus perlahan tapi pasti mulai dirasakan masyarakat. Ini juga membuktikan kemauan politik yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk memajukan Papua agar sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

Sejak tahun 2014 hingga saat ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus aktif membangun tanah Papua yang adil, maju dan sejahtera.

Keseriusan ini dibuktikan dengan dibangunnya berbagai sarana prasarana dasar bagi masyarakat asli Papua, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, rumah layak huni, jalan, jembatan, pelabuhan laut, perluasan bandara di beberapa wilayah Papua.

Komitmen ini berkelanjutan. Pada tahun 2022, pemerintah bersama DPR RI menyetujui pemekaran wilayah Papua menjadi tiga daerah otonom baru, yaitu Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire, Provinsi Pegunungan Papua dengan Jayawijaya sebagai ibukotanya, dan Provinsi Papua Selatan dengan Merauke. sebagai modalnya. Untuk provinsi Papua Barat, terdapat satu daerah otonomi baru untuk Papua Barat Daya dengan ibukota Sorong.

pembangunan yang adil

Wakil Presiden Maruf Dalam kunjungannya ke Biak awal Desember 2022, Amin menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua merupakan salah satu keputusan pemerintah untuk menjamin pemerataan pembangunan.

Diharapkan dengan munculnya daerah otonom baru akan mempermudah akses pelayanan publik kepada masyarakat, mengingat kondisi geografis Papua yang sangat luas. Papua dianggap terlalu luas jika hanya terdiri dari dua provinsi.

“Penambahan provinsi baru di Papua seharusnya mempermudah akses pelayanan. Untuk itu dibangun daerah otonom baru,” kata Wapres menerima aspirasi masyarakat. Sareri di Biak karena pemekaran Tanggal lahir Provinsi Papua Utara.

Kebijakan pemekaran wilayah Papua dilakukan DPR RI pada 25 Juli 2022 melalui pengesahan tiga undang-undang terkait pembentukan provinsi baru di Papua.

Tiga provinsi baru di Papua itu adalah UU No 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU No 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah dan UU No 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua di Pegunungan dan Provinsi. Papua Barat Daya di Sorong.

Pasca pengesahan undang-undang ini, Papua saat ini terdiri dari enam provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan ibukota Jayapura, Papua Barat dengan Manokwari sebagai ibukota, Papua Selatan dengan Merauke sebagai ibukota, Papua Tengah dengan Nabire sebagai ibukota, dan Provinsi Pegunungan Papua dengan ibu kota Jayawijaya dan provinsi Papua Barat Daya dengan ibu kota Sorong.

Wilayah adat

Panglima Adat Biak Yusuf Daud Corva Diapresiasi bahwa dalam pemekaran provinsi baru Papua, perhatian diberikan pada pembagian wilayah administratif adat di Tanah Papua.

Pembentukan tiga provinsi baru di Papua dan satu provinsi di barat daya Papua harus mendekatkan layanan pemerintah di setiap provinsi.

Dengan pemekaran wilayah, pembangunan dapat lebih tepat sasaran, jangkauan kendali lebih dekat, dan mampu menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, dapat meningkatkan keberadaan dan peran wilayah adat dan budaya di setiap daerah otonom baru sebagai modal sosial.

“Keberadaan DOB merupakan jawaban atas tantangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Yosef.

Atas nama masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan dan tokoh akar rumput Perhimpunan Nusantara menyampaikan kepada wakil presiden keinginan rakyat untuk pemekaran provinsi Papua Utara. Maruf Amin saat berkunjung ke Biak pada awal Desember 2022.

Berdasarkan Yusufhanya ada satu wilayah familiar yang tersisa Sareritermasuk kabupaten di kepulauan Biak Numfor, Supiori, Waropen dan Yapen, yang juga akan dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Papua Utara yang baru.

“Demi keadilan bagi masyarakat adat di Tanah Papua, kami juga menyampaikan aspirasi pemekaran provinsi Papua Utara. Ya, ini adalah wilayah normal. Sareri” menyebutkan Yusuf.

Wakil Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kebijakan Publik Dr. Felix PADA. Wangai disebutkan bahwa tujuan pemekran di Papua adalah untuk mempercepat kesejahteraan orang asli Papua.

Adanya DOB Papua, menurut Veliksmengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan mempertimbangkan aspek politik, administrasi, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, potensi ekonomi dan pengembangan aspirasi masyarakat Papua.

“Ada harapan masyarakat asli Papua akan lebih menikmati pemerataan pembangunan,” kata Veliks.

Editor: Ahmad Zanal M.

Artikel sebelumyaKPU Surabaya menerima pengaduan tentang masuknya kepala Republik Tajikistan / RV terpilih ke dalam partai politik
Artikel berikutnyaMPR: Kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf terus meningkat sepanjang tahun ketiga.